Agenda

RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA TAHUN 2026

Herry Oktavian SGN

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tanjungbalai, Mariani, S.Si., M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 26 hingga 27 Februari 2026, bertempat di Ruang Rapat Aula Bina Graha, Kantor Bappelitbang Provsu, Jl. P. Diponegoro No. 21, Medan.

Rapat ini menjadi momentum strategis bagi Kota Tanjungbalai untuk melakukan koordinasi mendalam terkait perumusan kebijakan, perencanaan, hingga pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dan daerah.

Target Nasional 2029: Kemiskinan Ekstrem 0 Persen

Acara dibuka oleh Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Oktavia Siska Yanti. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengejar target-target krusial penanggulangan kemiskinan.

Pemaparan utama disampaikan oleh perwakilan dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri. Fokus utama kebijakan tahun 2029 adalah:

  • Target Penurunan: Mencapai angka kemiskinan 5% dan kemiskinan ekstrem hingga 0%.
  • Strategi Utama: Pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui program sekolah rakyat serta optimalisasi Data Terpadu Sosio Ekonomi Nasional (DTSEN).
  • Peran Kemendagri: Bertindak sebagai fasilitator penyusunan program, sinkronisasi kebijakan, penyelesaian masalah NIK melalui Disdukcapil, serta pemberian reward bagi daerah yang dinilai berhasil.

Menghapus “Ego Sektoral” dan Akurasi Data

Dalam sesi teknis, Tenaga Ahli Utama PT Omah Mikir Indonesia memaparkan desain perencanaan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data periode Maret 2025, Sumatera Utara mencatatkan penurunan kemiskinan sebesar 0,12 poin. Namun, tantangan baru muncul seiring naiknya standar minimum pengeluaran menjadi Rp 718.220/kapita akibat tekanan harga bahan pokok.

Narasumber menyoroti beberapa kendala utama yang sering menjadi penghambat di lapangan:

  1. Penyakit “Ego Sektoral”: Kurangnya koordinasi lintas instansi yang menyebabkan fragmentasi program dan bantuan tidak terintegrasi.
  2. Masalah Data: Akurasi data di tingkat desa masih terkendala konflik kepentingan dan keterbatasan SDM.
  3. Diferensiasi Strategi: Perlunya perbedaan perlakuan antara pusat pertumbuhan seperti Medan (intervensi bantuan sosial) dibandingkan wilayah pedesaan (pemberdayaan).

“Stabilitas harga, pertumbuhan inklusif, dan penggunaan basis data tunggal menjadi kunci integrasi program yang bersifat cross-cutting,” tegas Tenaga Ahli PT Omah Mikir Indonesia dalam paparannya.

Komitmen Bersama

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif untuk membedah tantangan spesifik yang dihadapi masing-masing kabupaten/kota, termasuk Kota Tanjungbalai. Acara ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara yang lebih merata.