RAPAT TEKNIS SINKRONISASI PEMADANAN DATA MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG TERHENTI BANTUAN SOSIALNYA KARENA PEMUTAHIRAN DATA PLN DAN PLKB
TANJUNGBALAI – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tanjungbalai memfasilitasi rapat teknis sinkronisasi dan pemadanan data masyarakat penerima Bantuan Sosial (Bansos). Langkah cepat ini diambil guna merespons laporan mengenai terhentinya penyaluran bansos bagi ribuan masyarakat di Kota Tanjungbalai. Rapat koordinasi lintas sektor tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bapperida Kota Tanjungbalai pada hari Rabu (26/8/2026).
Pertemuan ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai, Mariani, S.Si, M.Si,. Dalam forum tersebut, dibahas secara mendalam mengenai akar permasalahan yang menyebabkan sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhapus dari daftar penerima bantuan. Dasar utama dari pelaksanaan rapat teknis ini adalah penanganan penghentian bansos yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan desil (kelompok penentu tingkat kesejahteraan) pada data masyarakat penerima bantuan.
Perubahan desil ini bermula dari adanya pemutakhiran data secara nasional, di mana data pelanggan listrik dari PT PLN serta data kondisi lapangan dari Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) kini telah terintegrasi langsung dengan basis data Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Sistem pusat membaca adanya peningkatan standar hidup pada beberapa KPM—berdasarkan parameter penggunaan daya listrik dan pendataan PLKB—sehingga secara otomatis menggeser desil kesejahteraan mereka dan menghentikan aliran bantuan sosial.
”Pemutakhiran dan integrasi data yang dilakukan oleh pusat melalui data PLN dan PLKB bertujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Namun, di tingkat daerah, kita perlu melakukan pemadanan dan verifikasi faktual agar sistem ini tidak keliru memutus akses bansos bagi masyarakat kita yang secara riil di lapangan masih sangat membutuhkan,” ungkap Mariani dalam rapat tersebut.
Terkait skala permasalahan di lapangan, Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungbalai, Zul Abdiman, S.Kom, M.M., memaparkan bahwa dampak dari pemutakhiran ini cukup signifikan. “Berdasarkan pemutakhiran data terakhir ke masyarakat, saat ini ada sekitar 2.200 penerima bansos PLN yang berkasus atau terhenti bantuannya” jelas Zul Abdiman.
Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai, Nizaruddin SST, M.Si, memberikan solusi dan langkah konkret berupa mekanisme perbaikan data, yang bisa diambil oleh warga yang terdampak. “Jika ada masyarakat yang merasa tidak pantas atau tidak sesuai dengan data desilnya saat ini, maka masyarakat tersebut bisa membawa surat pengantar dari lurah untuk dapat memvalidasi ulang data desil tersebut,” terangnya.
Di sesi akhir rapat Mariani memberikan arahan, agar tim lintas instansi ditugaskan untuk membedah data masyarakat yang terdampak secara by name by address, untuk selanjutnya diajukan verifikasi atau sanggahan ke Kemensos jika ditemukan ketidaksesuaian indikator kesejahteraan di lapangan.
Pemerintah Kota Tanjungbalai menargetkan agar proses sinkronisasi dan validasi data ini dapat segera rampung, sehingga hak-hak masyarakat rentan yang memang masih memenuhi kriteria penerima manfaat dapat segera dipulihkan dan penyaluran bansos kembali tepat sasaran.
