RAPAT KOORDINASI USULAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI MUNTUK PROGRAM LISTRIK PEDESAAN (LISDES)
TANJUNGBALAI, 12 OKTOBER 2026 — Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tanjungbalai menggelar Rapat Koordinasi Usulan Program Listrik Pedesaan (Lisdes) pada Senin (12/10/2026) di Ruang Rapat Bapperida Kota Tanjungbalai. Rapat ini dilaksanakan sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam memastikan pemerataan infrastruktur ketenagalistrikan bagi seluruh masyarakat.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai, Tajul Abrar Nur Ritonga, ST, M.M., serta dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait di lingkungan Pemko Tanjungbalai.
Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai, Mariani, S.Si, M.Si, yang bertindak sebagai koordinator dan moderator kegiatan, memaparkan hasil tindak lanjut sinkronisasi usulan lokasi yang sebelumnya telah dilaksanakan bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia pada 7–8 Oktober 2026 lalu.
“Hasil sinkronisasi bersama Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk mengusulkan secara resmi kawasan pemukiman dan warga yang belum terjangkau jaringan listrik agar dapat masuk dalam skema prioritas Program Listrik Pedesaan,” ujar Mariani, S.Si, M.Si, Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakot Tanjungbalai menegaskan komitmen Pemko Tanjungbalai untuk mengawal usulan ini hingga tahap realisasi di lapangan.
“Akses listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat krusial dalam mendukung peningkatan kualitas hidup dan perekonomian daerah. Melalui sinergi bersama OPD dan Kementerian ESDM, kita menargetkan seluruh kawasan yang terdata dapat segera dialiri listrik secara merata,” tegas Tajul Abrar Nur Ritonga, ST, M.M.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh OPD terkait disatukan dalam pendataan presisi terkait lokasi sasaran, pemetaan kendala lapangan, serta kelengkapan administratif guna memastikan kelancaran pengusulan ke Kementerian ESDM RI.
