RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN DRAFT LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2025
Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di lt.3 Aula Sutrisno Hadi, Gedung Pemerintahan Kota Tanjungbalai, Selasa (10/3/2026).
Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh Walikota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim B, didampingi Wakil Walikota Tanjungbalai, Muhamad Fadly Abdina. Pertemuan ini turut dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
Acara diawali dengan paparan komprehensif dari Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai, Mariani, S.Si, M.Si. Dalam laporannya, Mariani memaparkan progres penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD). Beliau menekankan pentingnya sinergi antar-OPD dalam merampungkan dokumen ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja tahunan.
Walikota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim B, dalam arahannya menegaskan bahwa penyusunan LKPJ bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen transparansi publik.
“Penyusunan LKPJ harus dilakukan secara akurat, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, serta dokumen penganggaran yang telah ditetapkan,” tegas Walikota.
Lebih lanjut, Walikota menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk berkomitmen penuh dalam penyediaan data.
“Saya minta seluruh perangkat daerah memberikan data dan informasi yang lengkap, valid, dan tepat waktu. Laporan yang disusun harus benar-benar mencerminkan capaian kinerja pemerintah daerah secara objektif, menggambarkan dengan jelas capaian program pembangunan, realisasi anggaran, indikator kinerja, hingga permasalahan dan langkah penyelesaiannya,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen LKPJ yang berkualitas tinggi sebelum disampaikan kepada DPRD Kota Tanjungbalai, guna memastikan pembangunan di Kota Tanjungbalai berjalan sesuai dengan koridor perencanaan yang telah disepakati.
