AULA II PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI HARI KAMIS TANGGAL 06 DESEMBER 2018
Pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 di Aula II Pemerintah Kota Tanjungbalai diselenggarakan Rapat Koordinasi II Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 sebagai bentuk Penguatan Kelembagaan TKPK Kota Tanjungbalai.
Hadir pada kegiatan dimaksud Bapak Assisten II Ekonomi Pembangunan dan Sosial (Bapak Drs. H. Abdul Hayyi Nasution), Narasumber dari Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai dan Dinas Sosial Kota Tanjungbalai serta Bappeda Kota Tanjungbalai, dan juga dihadiri oleh perwakilan seluruh OPD di Kota Tanjungbalai yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tanjungbalai serta dihadiri oleh organisasi diluar pemerintahan (PKH, PERBANKAN, PEKKA, KEMENAG, DEWAN PENDIDIKAN, BULOG, BPJS).
Rapat koordinasi dibuka oleh Assisten II Ekonomi Pembangunan dan Sosial Bapak Drs. H. Abdul Hayyi Nasution, dalam sambutan dan arahannya beliau mengharapkan komitmen dan keterlibatan semua pihak agar dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tanjungbalai kedepannya dilakukan secara maksimal dan dapat tercapai. Inti dari kegiatan Rakor adalah pemaparan materi oleh Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai tentang : “MEMAHAMI ANGKA KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN”, Dinas Sosial Kota Tanjungbalai tentang “SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN”, dan terakhir paparan Bappeda Kota Tanjungbalai mengenai : “PROGRES REPORT PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA TANJUNGBALAI”.
Kepala Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai secara detail menjelaskan teknis penghitungan angka kemiskinan makro dengan terminologi kemiskinan absolut, yang menarik dari paparan beliau disebutkan bahwa daftar komoditi yang memberi sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan di Sumatera Utara adalah ROKOK yang merupakan komoditi kedua terbesar pengeluaran masyarakat miskin di Sumatera Utara. Selanjutnya sebagai salah satu upaya memberikan layanan sosial kepada masyarakat disampaikan materi SLRT oleh Dinas Sosial Kota Tanjungbalai yang bertujuan : Terintegrasi dengan layanan sosial antar OPD di Kota Tanjungbalai; Pemutakhiran basis data secara dinamis; Perencanaan program kegiatan lebih pro poor (kemiskinan) dan Akuntabilatas pelaksanaan SLRT lebih pro poor (kemiskinan). Beberapa point penting dari paparan Bappeda Kota Tanjungbalai diantaranya bahwa angka kemiskinan di Kota Tanjungbalai Tahun 2017 masih sangat tinggi yaitu sebesar 14,46%, angka ini berada diurutan kedelapan tertinggi dari seleuruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara serta permasalahan dalam pelaksanaan penanggulnagan kemiskinan di Kota Tanjungbalai.
Berdasarkan hasil diskusi, diakhir acara rakor menghasilkan kesepakatan bersama antara lain : 1) Agar semua Stakeholder bersinergi membangun pola kerjasama yang baik; 2) Komitmen seluruh Stakeholder pelaksana kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk menggunakan basis data terpadu agar penerima manfaat program kemiskinan tepat sasaran; 3) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan; 4) Peningkatan peran stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan melalui optmalisasi potensi alokasi dana perusahaan seperti CSR; 5) Kepada OPD dan Stakeholder terkait untuk segera menyampaikan realisasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan ke Bappeda Kota Tanjungbalai cq. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan paling lambat Minggu ke III Bulan Desember 2018.
Acara ditutup secara langsung oleh Ketua TKPKD Kota Tanjungbalai yaitu Wakil Walikota Tanjungbalai Bapak Drs. H. Ismail, pada kesempatan ini beliau berpesan bahwa hasil dari kesepakatan rapat koordinasi ini segera ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada pimpinan tertinggi dan beliau berharap kemiskinan di Kota Tanjungbalai dapat dituntaskan secara maksimal.■