Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tanjungbalai adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, atau akhir masa jabatan, yang disampaikan oleh Walikota kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
Penyusunan LKPJ dimaknai sebagai proses pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah yang pada saat ini penyusunan tersebut telah selesai pada tahap draft LKPJ Walikota Tanjungbalai, maka Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pemerintahan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tanjungbalai melaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Draf Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Bapperida Kota Tanjungbalai.
Rapat di pimpin oleh Walikota Tanjungbalai, Bapak H.Waris Tholib, S.Ag, M.M. yang dihadiri Bapperida Kota Tanjungbalai dan seluruh Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai. Rapat berlangsung Senin 19 Maret 2024 pada jam 09:00 WIB
Kata sambutan pembukaan rapat oleh Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai, Bapak Zul Abdiman, S.Kom., M.M. sekaligus menyampaikan paparan mengenai dokumen draft LKPJ Wali Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023, dalam pemaparannya beliau menyebutkan ada 4 (empat) hal penting dalam dokumen tersebut yakni:
- Evaluasi Kinerja Kepala Daerah (Capaian IKU, IKD) pada tahun 2023;
- Data-data dari perangkat daerah serta data indikator makro Kota Tanjungbalai tahun 2023 yang termuat dalam LKPJ;
- Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2023;
- Tindak lanjut Perangkat Daerah atas Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2022.
Walikota Tanjungbalai, H.Waris Tholib, S.Ag, M.M. Dalam arahannya menyampaikan bahwa LKPJ ini sangat mendesak untuk segera diselesaikan dan disampaikan kepada DPRD Kota Tanjungbalai sebelum bulan Maret 2024 berakhir, beliau menekankan untuk memeriksa kembali data realisasi capaian kinerja dan anggaran yang telah termuat pada draft apakah telah benar dan sesuai. Untuk realisasi anggaran perangkat daerah diminta untuk berkoordinasi dengan bidang Akuntansi pada BPKPD untuk memeriksa kesesuaian dan kebenarannya.
Selanjutnya beliau juga meminta perangkat daerah untuk memperbaiki kembali tatanan bahasa pada tindak lanjut rekomendasi DRPD terhadap LKPJ tahun 2022.
Kegiatan rapat koordinasi ini ditutup oleh Walikota Tanjungbalai, dan diagendakan rapat lanjutan yang waktu pelaksanaannya akan ditentukan selanjutnya menyesuaikan dengan agenda kegiatan Bapak Wali Kota Tanjungbalai.