Bappeda Kota Tanjungbalai selaku Sekretariat TKPKD Kota Tanjungbalai menyelenggarakan  Rakor II TKPKD Kota Tanjungbalai Pada hari Selasa, tanggal 21 November 2019. Salah satu tujuan Rakor II TKPKD adalah untuk menjamin terlaksananya tugas koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka  Rakor II kali ini mengetengahkan materi tentang Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Tanjungbalai Tahun 2019 oleh Kepala Bappeda;  Analisis potret kemiskinan Kota Tanjungbalai oleh BPS Kota Tanjungbalai dan Program Perlindungan Sosial  oleh Dinas Sosial Kota Tanjungbalai.

Rakor dihadiri oleh sebagian besar anggota TKPKD Kota Tanjungbalai yang terdiri dari OPD, BULOG Sub Divre III Kisaran, BPJS, Kordinator Kotaku dan PKH, Ketua Dewan Pendidikan, Serikat Pekka, Perwakilan PKK serta  undangan lainnya dan dibuka secara resmi langsung oleh Wakil Walikota (Bpk. Drs. H. Ismail) selaku Ketua TKPKD Kota Tanjungbalai. Dalam sambutan dan arahan beliau, disebutkan bahwa Rakor TKPKD yang selalu dilaksanakan merupakan tugas mulia karena merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan. Beliau juga menyebutkan bahwa tantangan penanggulangan kemiskinan ke depan semakin berat karena capaian angka kemiskinan Kota Tanjungbalai masih sangnat jauh dari target yang diharapkan. Untuk itu perlu pemikiran dan komitmen bersama-sama antara semua pihak yang terlibat. Beliau meminta Bappeda sebagai dapur perencanaan agar menganggarkan belanja untuk program/kegiatan kemiskinan dan tetap melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan tersebut untuk mengetahui adanya perubahan pada kesejahteraan masyarakat.

Pada sesi penyampaian paparan oleh Kepala Bappeda (Ir. Ahmad Solihin,MM), beliau mengawali dengan penyampaian informasi tentang capaian indikator angka kemiskinan Kota Tanjungbalai dilanjutkan dengan capaian indikator-indikator kemiskinan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur dasar serta capaian Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2018-2019 yang intinya bahwa masih banyak permasalahan terkait dengan kemiskinan di Kota Tanjungbalai diantaranya: 1) Masih rendahnya angka partisipasi sekolah dan meningkatnya angka putus sekolah pada tingkat SMA/SMK/MA; 2) Meningkatnya jumlah kematian bayi dan kasus gizi buruk serta 3) Persentase kondisi RT mengkonsumsi air minum layak juga masih rendah yakni baru mencapai 67,58%. Selanjutnya Kepala Bappeda menyampaikan rangkuman program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Kota Tanjungbalai Tahun 2019 termasuk kontribusi program/kegiatan dana Kelurahan 2019 dalam penanggulangan kemiskinan.

Diakhir paparannya Kepala Bappeda menyampaikan permasalahan terkait kemiskinan yakni: 1) Belum adanya tindak lanjut pelaksanaan peraturan daerah terkait penanggulangan kemiskinan antara lain: Peraturan daerah nomor 7 tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 tahun 2015 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah; 2) Rumah tangga penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan belum tepat sasaran dan kerjasama stakeholder yang terkait belum bersinergi secara maksimal; 3) Masih rendahnya partisipasi pihak ketiga (masyarakat dan dunia usaha) dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; 4) Belum optimalnya penggalangan dana CSR dalam rangka penanggulangan kemiskinan; 5) Kemiskinan kultural (kurang mau berkembang).

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Azharsudi, SE (Koordinator Statistik Kec. Datuk Bandar Timur) yang menjelaskan Kondisi dan Gambaran kemiskinan Provinsi Sumatera Utara ditinjau dari tingkat kemiskinan (p0), indeks kedalaman kemiskinan (p1) dan indeks keparahan kemiskinan (p2) serta penyampaian indikator-indikator penyumbang Garis Kemiskinan makanan dan bukan makanan. Komoditi beras, rokok dan ikan merupakan komoditi penyumbang GK terbesar baik di perkotaan maupun di perdesaan yang hampir sama di semua Kabupaten/Kota di Sumatera Utara termasuk Kota Tanjungbalai. Sementara persoalan perumahan dan transportasi adalah indikator bukan makanan dengan tingkat pengeluaran terbesar dan penyumbang GK tertinggi. Menilik hal ini maka penanggulangan kemiskinan harus lebih difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

Paparan terakhir disampaikan oleh Anwar Ruji, S.Sos (Sekretaris Dinas Sosial) yang menyampaikan  capaian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial di Kota Tanjungbalai, antara lain: PKH, BPNT ,BPJS Madani, Rastra Madani, SLRT dan Program –program lainnya. Berikut rangkuman informasi Program Perlindungan Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2019 baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah.

Sebelum acara berakhir, disepakati bahwa sinergitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sangat penting dan perlu untuk dievaluasi capaiannya setiap tahun, disepakati pula bahwa seluruh OPD dan Stakeholder yang hadir diminta kesungguhan dan komitmen bersama untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tanjungbalai serta  menyampaikan realisasi program/kegiatan penanggulagan kemiskinan Tahun 2019 sebagai bahan penyusunan LP2KD (Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Tahun 2019.■

Acara ini dibuka secara resmi oleh Ibu Asisten Pemerintahan (Nurmalini, S.Sos, M.Kom), dalam sambutan pembukaan beliau mengharapkan beberapa hal antara lain: (1) Bappeda dan Dinas Sosial sebagai leading sektor diminta untuk memberikan kontribusi dalam penurunan tingkat kemiskinan, (2) melaksanakan evaluasi terhadap program PKH untuk mengetahui apakah sudah  tepat mengangkat derajat hidup masyarakat miskin, (3) melakukan stimulan kepada masyarakat dengan cara memberikan pelatihan, (4) adanya sinkronisasi antara program PKH dengan dana kelurahan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat serta (5) para pendamping PKH diharapkan memberikan motivasi kepada masyarakat agar tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah tetapi lebih berperan aktif meningkatkan perekonomiannya.

Dalam sesi penyampaian paparan, Sekretaris Bappeda berkesempatan menyampaikan evaluasi pelaksanaan PKH tahun 2018 di kota tanjungbalai. Dilanjutkan paparan oleh  Ilham Nasution yang menyampaikan permasalahan dan isu strategis terkait kondisi pendidikan dan kesehatan di Provinsi Sumut serta proses penetapan dan syarat kepesertaan KPM. Dalam kesempatannya, Kabid Dinas Sosil menginformasikan bahwa data BDT yang telah diverifikasi pada kegiatan MPM telah diinput dalam sistem informasi kesejahteraan sosial – new generation (siks-ng) dan tidak semua masyarakat miskin di dalam data bdt dapat menerima bantuan tetapi tergantung pada kuota bantuan pemerintah pusat.

Sebelum acara ditutup moderator, ada beberapa poin yang menjadi kesepakatan bersama antara lain: (1) untuk mengatasi persoalan inclusion error dan exclusion error harus dilakukan kegiatan verivali Basis Data Terpadu (BDT) dan pemerintah kota tetap mendukungnya setiap tahun; (2) pelaksanaan pertemuan kelompok keluarga atau pertemuan lainnya oleh pendamping PKH tetap dikoordinasikan dengan kepala lingkungan; (3) peningkatan koordinasi antar Kepala Lingkungan dengan Lurah dan Camat dalam hal penyelesaian nik nul untuk program PBI terkait kebijakan pemerintah pusat yang akan menonaktifkan KIS sebanyak 2.600 jiwa; serta (4) persoalan KPM sejahtera yang akan dikeluarkan dari kepesertaan pkh disapakati bersama oleh stakeholder yang dituangkan kedalam berita acara dan surat pernyataan yang ditandatangani warga.

Dalam rangka sinergitas data informasi pembangunan daerah Bappeda Kota Tanjungbalai secara rutin melakukan rapat terkait aplikasi SIPD khususnya E-Database di Aula I Pemerintah Kota Tanjungbalai pada tanggal 16 Apri 2019.

Dalam rapat tersebut Kepala Bidang Litbang Bapak Zul Abdiman S.Kom,MM. mengatakan bahwa rapat ini dilaksanakan dalam rangka Rapat Pemetaan Kebutuhan Data dan Tatacara Pengumpulan serta Pengisian Data kedalam Aplikasi E-Database SIPD Tahun 2019 Kota Tanjungbalai, dan memberikan pemahaman kepada admin E-Database OPD dalam penginputan data.

E-Database saat ini difokuskan tidak hanya pada ketersediaan data melainkan kepada pemanfaatan data pula, sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga dalam hal ini diharapkan ke depannya E-Database SIPD menjadi salah satu instrumen dalam mengevaluasi rancangan akhir dokumen perencanaan pembangunan daerah.■

Pada hari kamis (10/5/2018), Bappeda kedatangan tamu dari tim konsultan IT yang dipimpin langsung oleh saudara Fauzan dan Tim di Bappeda Kota Tanjungbalai. Bappeda yang diwakili oleh Kabid. Litbang Bapak Zul Abdiman S.Kom menyampaikan sekilas perkembangan e-Goverment di Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Pada saat ini Pemerintah Kota Tanjungbalai sudah memiliki Media Center di Dinas Kominfo dan beberapa aplikasi yang sudah berjalandi beberapa OPD terkait, diantaranya e-Planning sudah diimplemtasikan ke masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat pada saat musrenbang Kelurahan dan Kecamatan melalui e-Musrenbang, sehingga diharapkan usulan masyarakat dapat tersahuti dan diterima oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk dilaksanakan pada APBD tahun 2019. Aplikasi e-Planning dimaksud sampaisaat ini terusdilakukan penyempurnaan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan perencanaan.

Dari pihak konsultan menyampaikan bahwa diterimanya mereka oleh Walikota dan dilanjutkan dengan turun kelapangan untuk mendata apa-apa saja yang dibutuhkan dalam penyusunanpemetaan (mapping) pengembangan e-Goverment Kota Tanjungbalai kedepan. Selanjutnya mereka akan melakukan kunjungan ke bagian Pembangunan Setdakot Tanjungbalai untuk mengidentifikasi dan melakukan penyususnan rencana pembuatan e-Monev APBD, sehingga diharapkan pelaksanaan APBD kedepann dapat lebihn terencana dan sesuai dengan skedul kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya.