Fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk melakukan percepatan pengisian tools penilaian Program KKPA tahun 2026. Rapat teknis ini dipimpin langsung oleh Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai, Mariani, S.Si., M.Si.
Dalam pelaksanaannya, Mariani memimpin jalannya rapat guna memastikan seluruh indikator dan kelengkapan data dukung dari masing-masing sektor dapat terpenuhi dengan cepat dan akurat. Evaluasi hasil desk konsultasi ini menjadi langkah krusial agar pencapaian target penilaian KKPA Kota Tanjungbalai di tahun 2026 dapat terealisasi secara optimal dan terukur.
Untuk memastikan kelancaran koordinasi dan penyediaan data yang komprehensif, rapat teknis ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang memiliki peran penting dalam pemenuhan indikator KKPA.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungbalai, Dinas Perikanan Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai, dan Jajaran Internal Bapperida Kota Tanjungbalai

Melalui forum kolaboratif ini, seluruh instansi yang hadir diharapkan dapat segera menyelesaikan tindak lanjut perbaikan data berdasarkan hasil desk konsultasi sebelumnya, sehingga proses finalisasi tools penilaian berjalan lancar sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Rapat strategis ini difokuskan pada pembahasan mendalam mengenai rekomendasi dan catatan-catatan yang tertuang dalam LHE AKIP tahun sebelumnya. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat MEN PAN-RB No: B/291/AA.05/2025 bahwa terdapat catatan dan remonedasi terkait PErencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja yang harus ditindaklanjuti paling lambat 29 Mei 2026, dan serta juga bagian dari komitmen berkelanjutan Bapperida Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan nilai capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di masa mendatang.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai, Mariani, S.Si., M.Si., menekankan pentingnya sinergi dan gerak cepat dari seluruh bidang untuk mengevaluasi sekaligus menindaklanjuti hasil penilaian kinerja. Tindak lanjut LHE AKIP ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pemenuhan dokumen administratif, melainkan wujud nyata evaluasi internal untuk merumuskan perbaikan program pembangunan daerah yang lebih efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Beberapa agenda utama yang dibahas secara komprehensif dalam rapat ini meliputi:

• Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU):Meninjau kembali relevansi, kendala, dan target capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang di lingkup Bapperida.
• Penyusunan Rencana Aksi (Action Plan):Merumuskan matriks tindak lanjut yang terstruktur dan terukur berdasarkan rekomendasi dari evaluator AKIP.
• Sinkronisasi Dokumen Perencanaan:Memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan (Renstra/Renja), pengukuran kinerja, pelaporan, hingga pengawasan internal.

Melalui rapat tindak lanjut ini, Bapperida Kota Tanjungbalai menargetkan adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sekaligus mempertajam kualitas perencanaan pembangunan di Kota Tanjungbalai untuk tahun-tahun berikutnya.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum Kota Tanjungbalai, Drs. Walman Riadi P. Girsang, MAP. Kehadiran beliau menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Tanjungbalai.

Bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan dan memandu jalannya rapat adalah Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai, Mariani, S.Si., M.Si. Di bawah panduannya, diskusi berjalan terarah dan komprehensif, melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi terkait lainnya yang turut hadir sebagai peserta rapat.

Mariani, S.Si., M.Si., memastikan seluruh peserta rapat dapat memberikan masukan terkait kendala teknis di lapangan. Beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat ini meliputi:

• Skema Pembiayaan Iuran: Merumuskan alokasi anggaran dan mekanisme tata cara pembayaran iuran yang tepat waktu agar tidak membebani pekerja rentan
• Keberlanjutan Masa Perlindungan: Memastikan tidak ada keterlambatan proses administrasi yang bisa memutus masa aktif kepesertaan, sehingga hak pekerja atas jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) tetap terlindungi.
• Sinergi dan Pemutakhiran Data: Memperkuat koordinasi antar OPD untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala, guna memastikan penerima bantuan iuran ini benar-benar tepat sasaran.

Dalam arahannya, Asisten Administrasi Umum, Drs. Walman Riadi P. Girsang, MAP, menekankan pentingnya komitmen lintas instansi. Beliau meminta agar seluruh OPD dan pihak terkait dapat saling bersinergi dalam menuntaskan persoalan administratif agar program perlindungan pekerja rentan ini dapat berjalan optimal.

Melalui Rakortek ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap implementasi perlindungan sosial bagi pekerja rentan dapat semakin matang dan terintegrasi, sejalan dengan visi misi tanjungbalai emas, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan menyejahterakan masyarakat.

​Acara diawali dengan pembukaan resmi oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida Kota Tanjungbalai, Nurlinda Mayani, S.Si.T., M.M., dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kajian ini sebagai landasan ilmiah dalam memetakan potensi sekaligus menjaga kelestPaparan Strategis dari Pakar BRIN. ​Agenda utama rapat dilanjutkan dengan pemaparan materi dari dua narasumber ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yaitu:
​Prof. Dr. Ignasius D.A. Sutapa, M.Sc. (Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air – PR LSDA, BRIN), dan Koko Ondara, M.T. (Pusat Riset Oseanografi, BRIN) Manfaat Strategis & Operasional Studi Kelayakan. Dalam paparannya, tim ahli BRIN menjelaskan bahwa studi kelayakan ini memiliki empat urgensi utama bagi pengembangan kawasan Pulau Buaya:
​Penyediaan Data Empiris: Menghasilkan rekomendasi teknis yang valid bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan, program pembangunan, dan tata ruang yang tepat, sekaligus mempermudah investasi.
​Mitigasi Risiko Sosial & Lingkungan: Mengidentifikasi potensi ancaman seperti polusi perairan, erosi pantai, gangguan habitat, hingga konflik sosial, guna meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat.
​Peningkatan Ekonomi Lokal: Merancang penguatan mata pencaharian berbasis perikanan berkelanjutan dan menumbuhkan sektor ekowisata demi kesejahteraan masyarakat.
​Ketangguhan Terhadap Bencana: Memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi bencana pesisir (banjir, abrasi, badai) agar kawasan lebih resilient (tangguh) menghadapi perubahan iklim.
​
​Rapat awal ini bertujuan untuk mempersiapkan pengumpulan data primer dan sekunder yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan yang akurat.

Di akhir sesi, narasumber menekankan bahwa komunikasi intensif dalam Pengumpulan data berkualitas tinggi menjadi kunci utama akurasi analisis studi. Oleh karena itu, komunikasi intensif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya akan terus dijalin guna membuka akses data yang lengkap sekaligus membangun dukungan kuat dalam proses pengembangan ke depan.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai, Mariani S.Si, M.Si., dan dihadiri oleh para kepala serta perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Dalam arahannya, Kepala Bapperida menekankan bahwa penyampaian pagu rancangan akhir ini merupakan tahapan krusial untuk memastikan seluruh program kerja di tahun 2027 selaras dengan visi misi pembangunan daerah.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang direncanakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan di tahun 2027 mendatang,” ujar Kepala Bapperida di hadapan para peserta rapat.

Poin Penting dalam Rapat Koordinasi:

• Penyelarasan Anggaran: Memastikan pagu anggaran setiap OPD sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.
• Optimalisasi Program: Meninjau kembali efektivitas program kerja agar lebih tepat sasaran dan efisien.
• Integrasi Data: Memperkuat sinergi data antar-OPD untuk menghindari tumpang tindih program pembangunan.

Kehadiran seluruh OPD menunjukkan komitmen kolektif Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menyusun perencanaan yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari ini berjalan dengan interaktif, dan dilanjutkan dengan desk pengisian di mana terjadi diskusi mendalam mengenai teknis pengalokasian anggaran yang berbasis pada hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai, Mariani, S.Si, M.Si, dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Dalam arahannya, Mariani menekankan pentingnya akurasi dan kelengkapan data dalam pengisian indikator kematangan inovasi. Menurutnya, inovasi bukan sekadar ide kreatif, melainkan harus dibuktikan dengan dokumentasi yang valid sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Persiapan Matang Jelang Juni 2026

Kegiatan ini dilakukan sebagai respons proaktif mengingat tahapan krusial IGA 2026 akan dimulai pada bulan Juni mendatang. Melalui penjelasan teknis ini, diharapkan setiap OPD:

• Memahami setiap parameter dalam Indikator Kematangan Inovasi.
• Mampu menyusun dokumen pendukung yang relevan dan berkualitas.
• Mempercepat proses input data sebelum tenggat waktu yang ditentukan.

Seluruh OPD yang hadir tampak antusias mengikuti jalannya diskusi teknis. Bapperida berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan intensif bagi perangkat daerah yang mengalami kendala dalam proses penginputan.

Dengan persiapan yang lebih awal dan terukur ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai optimistis dapat meningkatkan prestasi dan peringkat dalam penilaian IGA 2026, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif dan efisien bagi masyarakat.

Acara secara resmi dibuka oleh Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai, Mariani, S.Si, M.Si. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan dan penganggaran agar program pembangunan yang disusun benar-benar tepat sasaran dan akuntabel. Evaluasi ini diharapkan dapat mempertajam prioritas daerah guna mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Setelah pembukaan, agenda dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis yang disampaikan oleh perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Riris Handayani Manurung. Dalam paparannya, BPKP memberikan arahan mengenai standar dan kriteria evaluasi yang akan dilakukan untuk memastikan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Agenda dilanjutkan dengan pengisian Dokumen Asersi 6 Sektor oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pengisian dokumen ini menjadi instrumen krusial dalam mengevaluasi efektivitas program pada bidang-bidang prioritas, yaitu:
• Sektor Pendidikan
• Sektor Kesehatan
• Sektor Pengentasan Kemiskinan
• Prevalensi Stunting
• Ketahanan Pangan
• PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat)

Kegiatan ini berjalan dengan tertib dan interaktif, di mana para peserta melakukan diskusi intensif terkait pengisian dokumen serta koordinasi antar-sektor. Dengan adanya evaluasi ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan perencanaan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Langkah strategis ini diambil sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam memetakan, membina, dan mengoptimalkan potensi lokal yang ada. Melalui kajian ini, pemerintah daerah berupaya menemukan formula yang tepat agar produk-produk hasil karya masyarakat Tanjungbalai dapat bersaing di pasar regional, nasional, bahkan internasional.

Acara pembukaan (kick off) ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), mulai dari Tim peneliti BRIN, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan akademisi, perwakilan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga tokoh masyarakat setempat.

Dalam forum tersebut, agenda utama difokuskan pada pemaparan kerangka kerja dan metodologi kajian yang akan dilakukan. Tim peneliti dan Bapperida akan turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi potensi komoditas di setiap kecamatan, mulai dari sektor perikanan, olahan pangan, pertanian, hingga kerajinan tangan khas Tanjungbalai.

Pihak Bapperida Kota Tanjungbalai menegaskan bahwa kajian ini bukan sekadar riset akademis di atas kertas. Hasil dari identifikasi ini nantinya akan diwujudkan dalam bentuk roadmap atau peta jalan kebijakan yang konkret. Strategi pengembangan yang dirumuskan akan mencakup pendampingan kualitas produk, kemudahan akses permodalan, perizinan, hingga strategi pemasaran dan pemanfaatan teknologi.

“Fokus utama kita adalah bagaimana produk unggulan daerah ini nantinya benar-benar bisa mendongkrak taraf hidup dan perekonomian masyarakat Tanjungbalai. Kita butuh data yang akurat dan strategi yang tepat sasaran,” ungkap perwakilan Bapperida dalam sambutannya.

Dengan diselenggarakannya kick off ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait dapat bersinergi dan memberikan dukungan penuh selama proses kajian berlangsung. Ke depannya, hasil kajian ini akan menjadi acuan utama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam merancang program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Tanjungbalai.

Sebagai informasi, Rapat Paripurna ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian pembahasan yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap dokumen LKPJ yang sebelumnya telah disampaikan oleh pihak eksekutif. Kehadiran Bapperida dalam rapat ini menjadi krusial mengingat fungsinya sebagai motor penggerak perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kota Kerang.

Dalam sidang tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi yang mencakup:

• Optimalisasi Penyerapan Anggaran: Menekankan efektivitas penggunaan dana di setiap OPD.
• Peningkatan Infrastruktur: Fokus pada pemerataan akses publik dan fasilitas perkotaan.
• Inovasi Daerah: Mendorong peran Bapperida dalam menciptakan solusi berbasis riset untuk permasalahan sosial dan ekonomi lokal.

Ketua DPRD Kota Tanjungbalai, saat memimpin rapat, menekankan bahwa penyampaian rekomendasi ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bentuk fungsi pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kepemimpinan Walikota Tanjungbalai.

Rapat ditutup dengan penyerahan dokumen rekomendasi secara simbolis dari pimpinan DPRD kepada perwakilan Pemerintah Kota Tanjungbalai, disaksikan oleh unsur Forkopimda, para pimpinan OPD, dan anggota dewan yang hadir.

Rombongan Pemerintah Kota Tanjungbalai dipimpin oleh Wakil Wali Kota, Muhammad Fadly Abdina, didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kepala BPKPD Siti Fatimah, serta jajaran Pimpinan OPD terkait lainnya. Kehadiran ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mengikuti tahapan perencanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menyelaraskan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027.

Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution. Dalam pengarahannya, Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian indikator pembangunan di Sumatera Utara. Ia memaparkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara kini telah mencapai angka 76,47, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 75,90.

Momen membanggakan diraih oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai di tengah forum tersebut. Mendagri Muhammad Tito Karnavian secara khusus menyoroti dan memberikan apresiasi langsung kepada Kota Tanjungbalai sebagai daerah dengan pengelolaan keuangan terbaik. Ia bahkan memberikan apresiasi langsung kepada perwakilan pemerintah kota yang hadir.

Meski memberikan banyak pujian, Mendagri mengingatkan agar seluruh kepala daerah tidak hanya puas dengan angka rata-rata statistik semata.

“Saya meminta Gubernur serta para Bupati dan Wali Kota untuk lebih cermat membaca data hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Pastikan pembangunan benar-benar merata dan menyentuh lapisan masyarakat terbawah,” tegas Tito Karnavian dalam pidatonya.

Keikutsertaan Bapperida Kota Tanjungbalai dalam Musrenbang ini sangat krusial untuk memastikan bahwa program-program prioritas Kota Tanjungbalai tahun 2027 dapat tersinkronisasi dengan baik dalam rencana strategis pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.