Rakor ini menghadirkan narasumber dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Ibu Novi Siregar dan Ibu Ika Hardina Lubis S.E dari Balitbang Provinsi Sumatera Utara secara virtual, serta seluruh OPD di Kota Tanjungbalai. Rakor mulai dilaksanakan pada 09.00 Wib di Aula Sutrisno hadi Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Rapat dibuka oleh Asisten II Bapak Susanto S.E, beliau menyatakan Pemerintah Kota Tanjungbalai telah berkomitmen melaksanakan pengerustamaan gender, diantaranya mengintegrasikan gender mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di seluruh sektor pembangunan.

Pada prinsipnya PUG itu sendiri lahir karena banyaknya ketimpangan yang terjadi di berbagai hal antara laki-laki dan perempuan, sehingga menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan gender. Menanggapi hal tersebut Bapak Zul Abdiman S.Kom M.M Kepala bapperida_web Kota Tanjungbalai mengatakan “PUG adalah strategi yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah secara rasional dan sistematis dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Lebih lanjut beliau mengharapkan dari pelaksanaan rapat koordinasi ini terciptanya POKJA sebagai wadah konsultasi bagi pelaksana PUG dari berbagai OPD. Selain itu melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat terlaksana percepatan pelaksanaan PPRG sehingga seluruh program kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah dapat benar-benar responsive gender.

Menjawab semua permasalahan tersebut, Ibu Novi Siregar dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara menyimpulkan di butuhkan upaya yang baru dan keterlibatan seluruh pihak serta komitmen tinggi dari seluruh pengambil Keputusan di Kota Tanjungbalai, untuk mengambil langkah-langkah strategis perlu dilakukan guna membangun sinergitas serta komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam percepatan peningkatan pembanguan dan pemberdayaan gender.

Demikian rakor ini disampaikan, menutup rapat Bapak Zul Abdiman closing statement “keberhasilan suatu program tentunya membutuhkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, untuk itu diharapkan pihak-pihak pemangku kepentingan dapat bersinergi dan berkalaborasi dalam mencapai tujuan PUG ini.

Rabu 21 November 2023 telah berlangsung kegiatan rapat FOCUSS GROUP DISCUSSION (FGD) Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Serta Arah Kebijakan Dalam Penyusunan Rancangan Awal (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045. Forum ini berlangsung selama 2 hari tepatnya 21 sampai 22 Novermber 2023 di Ruang Rapat bapperida_web Kota Tanjungbalai.

Kegiatan dihadiri langsung oleh Walikota Tanjungbalai serta menghadirkan narasumber tenaga ahli dari Pusat Ekonomi Dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Turut juga diundang seluruh Kepala Perangkat Daerah dan ASN yang masuk ke dalam tim penyusun rancangan awal RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045.

Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan, isu strategis, serta arah kebijakan dan strategi sebagai sumber masukan dalam perumusan rancangan awal RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045.

Rapat di buka langsung oleh Kepala bapperida_web Bapak Zul Abdiman S.Kom M.M beliau mengatakan Penyusunan ranwal RPJPD ini merupakan tindak lanjut dari amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana  untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045, pondasi dan rangkaian program kerja menuju ke arah sana harus termapping dan terukur dengan baik mulai dari saat sini. Oleh karena itu dokumen RPJPD yang sedang disusun mempunyai arti yang penting dan fungsi yang cukup signifikan dalam memberikan arah pembangunan serta membentuk wajah dan karakter Kota Tanjungbalai dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Selanjutnya sambutan dari Bapak Wali Kota Tanjungbalai Waris Tholib, S.Ag, M.M beliau mengatakan beberapa tahapan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui bapperida_web sebagai coordinator dalam Menyusun Ranwal RPJPD ini, mulai dari pembentukan tim penyusunan, orientasi, pengisian kuisioner, temu tokoh masyarakat, serta wawancara baik dengan walikota maupun dengan Kepala OPD, dan pada saat ini kita akan melaksanakan kegiatan focuss group discussion (FGD) dalam tahapan pengumpulan data dan informasi terkait isu strategis. Penyusunan dokumen RPJPD juga akan melewati proses yang panjang, dimulai saat ini tahun 2023 hingga nanti berakhir tahun 2024.  Dalam penyusunannya juga melibatkan banyak pihak, seperti lembaga pemerintah/swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Pembicara selanjutnya dari Seketaris Daerah Tanjungbalai Ibu Nurmalini Marpaung S.Sos beliau mengatakan dokumen RPJPD ini juga penting nantinya pada saat pelaksanaan Pilkada, karena pada waktu tersebut Kepala bapperida_web akan diundang oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menyampaikan paparan terkait rencana strategis pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai yang akan menjadi rujukan bagi calon Walikota Tanjungbalai dalam menentukan visi, misi dan arah pembangunan yang hendak dicapai.

Selanjutnya Bapak Warsino, M.M, M.Kom selaku narasumber dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia menambahkan pelaksanaan FGD saat ini merupakan salah satu cara menjaring isu-isu strategis sesuai fakta, untuk memahami permasalahan dan tantangan yang ada. FGD ini juga diharapkan dapat menghimpun masukan dan aspirasi dari seluruh stakeholder, serta dapat membangun rasa kepemilikan terhadap dokumen RPJPD Kota Tanjungbalai, sehingga bersama-sama dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang nantinya.

Sebelum berakhirnya rapat Bapak Budi Pramana S.T Kepala Bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia kembali mengingatkan agar kegiatan ini  dapat dilaksanakan dengan serius oleh kita semua, beliau juga berharap dapat terjadi diskusi dua arah dan materi yang disampaikan oleh narasumber mampu dimanfaatkan oleh peserta sekalian untuk mengidentifikasi dan merumuskan apa yang menjadi permasalahan, isu strategis dan kebijakan pembangunan 20 tahun mendatang.

Diakhir sesi rapat disepakati agar hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kertas kerja terkait pemetaan masalah, isu strategis, serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang dapat tersusun dengan lebih akurat yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan narasi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045.

Tujuan diselenggarakan sosialisasi ini yaitu memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah Kota Tanjungbalai acuan dan arahan yang diperhatikan bagi OPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Non Pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain untuk berperan serta dan meningkatkan kontribusinya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi di Kota Tanjungbalai.

Rapat dimulai pada pukul 09.00 wib, dibuka langsung oleh Asisten Administrasi Umum Walman Riadi P. Girsang memberikan sambutan “Sebagaimana diketahui salah satu unsur keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia (sdm) yang berkualitas, memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Hal ini sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Oleh karena itu pemenuhan pangan dan gizi untuk kesehatan warga negara merupakan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia”.

Paparan selanjutnya dari Kepala bapperida_web Kota Tanjungbalai Bapak Zul Abdiman, beliau menerangkan RAD Pangan dan Gizi ini disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RPJMD 2021-2026 dan juga sebagai instrumen pencapaian tujuan kedua TPB. Sebagai mana sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi di Kota Tanjungbalai adalah terwujudnya kualitas SDM yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi sesuai dengan misi kelima RPJMD 2021-2026 yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan mandiri serta meningkatkan kualitas SDM yang handal (sehat dan cerdas) menuju kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut beliau menyampaikan langkah-langkah dan strategi yang akan dilakukan dalam pembangunan pangan dan gizi, salah satu sasaran yang akan dilakukan adalah meningkatkan sistem dan akses layanan dan sumberdaya di sektor pendidikan dan kesehatan yang berkualitas di Masyarakat.

Pembicara selanjutnya dari Kepala Dinas Kesehatan Ibu Dr. Hj. Nurhidayah A Ritonga, M.Kes beliau membuka materi memaparkan data stunting di Kota Tanjungbalai. “Berdasarkan data stunting (TB/U) Tahun 2023 (sampai dengan 17 Maret Tahun 2023) dengan sasaran balita (sesuai Pusda) sebanyak 16.977 balita dan sasaran riil sebanyak 10.125 balita dan jumlah balita yang terinput di Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) sebanyak 5.923 balita dengan persentase inputan dari sasaran sebesar 58,5% yang tersebar di 6 (enam) kecamatan se-Kota Tanjungbalai, diperoleh sebanyak 90 balita yang terkategori stunting dengan jumlah 38  balita kategori sangat pendek, 52  balita dengan kategori pendek. Beberapa langkah yang sudah dilakukan dalam penanganan stunting ini yaitu pemberian PMT Balita selama pemulihan, dipantau selama 3 bulan (bantuan Kemenkes Direktorat Gizi), pemberian susu sesuai dengan kebutuhan (bantuan dari Danone), serta rutin dilakukan penimbangan di Posyandu atau datting ke Puskesmas”.

Lanjutnya beliau juga akan memprogramkan untuk mengaktipkan UKS di tiap-tiap sekolah dan mengutus perwakilan dari Dinas Kesehatan untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan menyangkut pangan gizi serta informasi Kesehatan lainnya.

Sebelum berakhirnya rapat Bapak Doni Ardin S.T selaku Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mengharapkan agar terjalinnya sinergitas dan koordinasi segenap pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan agar tercapai keselarasan perencanaan program pangan gizi di Kota Tanjungbalai.

Rabu 9 September 2023, bapperida_web Kota Tanjungbalai menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah bertempat di Aula Sutrisno Hadi Pemerintah Kota Tanjungbalai yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Walman P. Riadi Girsang dan dihadiri oleh Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Dr. Ing. Wiwiek Joelijani, M.T didampingi oleh Tim Peneliti serta Seluruh OPD se-Kota Tanjungbalai. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka menyahuti Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah dengan tujuan untuk memetakan kajian yang akan dilakukan oleh bapperida_web Kota Tanjungbalai kedepan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan demi mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala bapperida_web yang langsung memberikan paparan terkait dengan profil Kota Tanjungbalai yang memuat potensi dan permasalahan yang ada di Kota Tanjungbalai. “Pelabuhan Teluk Nibung merupakan salah satu potensi yang ada di Kota Tanjungbalai untuk meningkatkan perputaran perekonomian masyarakat, namun sedimentasi yang terjadi di Sungai Asahan sudah sangat mengganggu alur pelayaran” ungkap Zul Abdiman.

Lebih lanjut Zul Abdiman menyampaikan “Berdasarkan hasil kajian BPPT pada Tahun 2013 disarankan melakukan pengerukan Sungai Asahan dengan volume 10.185.308 meter kubik untuk melakukan normalisasi alur sungai hingga dermaga lama Kota Tanjungbalai. Namun karena Sungai Asahan bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai, pengerukan tersebut tidak dapat terlaksana” jelasnya.

Selain permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, beliau juga menyampaikan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai yang masih sangat kecil. Oleh karena itu pada tahun ini bapperida_web telah melakukan kerjasama dengan BRIN untuk melakukan kajian terkait Potensi Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai. “Kajian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk meningkatkan pendapatan daerahnya” imbuhnya.

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Wiwiek Joelijani, beliau menyampaikan tugas dan fungsi BRIN yaitu sebagai pendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti/sains serta penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional sebagai Funding Agency dan Executing Agency. “Hubungan BRIN dan Pemda sangat penting sebagai kolaborasi dalam kajian pelaksanaan kajian berbasis bukti untuk mendukung perencaaan pembangunan daerah berkelanjutan” paparnya.

Kolaborasi yang dapat dilakukan antara lain kajian urusan konkuren daerah, kajian peningkatan kapasitas daya saing daerah dan kajian penerapan kebijakan dan inovasi di daerah.

Lebih jauh dia memaparkan, peran bapperida_web sangat penting di daerah sebagai hub kolaborasi dan enabler multi pihak di daerah dalam perumusan kajian untuk kebutuhan pemerintah daerah. “bapperida_web Kota Tanjungbalai diharapkan menjadi sumber science based policy di daerah, agen pembawa masalah di daerah ke BRIN serta agen pembawa potensi solusi dari BRIN untuk menyelesaikan masalah di daerah” jelasnya.

Terakhir Asisten Administrasi Umum Walman P. Riadi Girsang memberikan sambutan serta arahan pada akhir kegiatan. “Pemerintah Kota Tanjungbalai termasuk daerah yang sangat beruntung karena langsung dibimbing dan didampingi oleh lembaga yang sangat kompeten dalam melaksanakan riset dan inovasi, untuk itu kami mohon kepada BRIN agar dapat memberikan pemikiran jika mungkin sharing pendanaan untuk pelaksanaan kajian yang dilaksanakan pada tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya yang tentunya bersinergi dengan BRIN” imbuhnya.

Selanjutnya beliau mengingatkan kepada Kepala OPD hadir pada Kamis, 7 September 2023 untuk mengikuti rangkaian kegiatan FGD dalam rangka pelaksanaan kajian Potensi Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai. “Dimohonkan kerjasamanya  membantu Tim Peneliti dari BRIN ini, untuk memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan kajian tersebut, sehingga  kajian yang disusun hasilnya akan lebih terfokus dan dapat diandalkan untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk kemajuan Kota Tanjungbalai tercinta ini” jelasnya.

Maksud dari penyusunan kajian ini adalah untuk merumuskan kebijakan dan strategi apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk mengembangkan potensi dan peningkatan pendapatan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai. Sedangkan tujuan dari penelitian ini antara lain untuk, menganalisis kontribusi sumber PAD dan efektifitasnya,  mengidentifikasi potensi dan peluang pengembangan pendapatan daerah (PAD),  mengevaluasi sumber-sumber PAD eksisting pada sektor-sektor ekonomi strategis,  Mengembangkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan PAD pada sektor-sektor
ekonomi strategis,  menyusun panduan pengembangan dan pengelolaan pendapatan daerah. 

Penyusunan kajian dimulai dengan dengan tahapan persiapan, dimana pada tahap ini membahas penyusunan kerangka konsep kajian  beserta pemenuhan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam melakukan analisis terhadap kajian tersebut. “Kami berharap, Tim dari Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat segera mempersiapkan data-data yang diperlukan, antara lain Dokumen RPJMD, RKPD, LKPD dan Realisasi beserta target Pendapatan secara detail agar penyusunan kajian ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan” papar Wiwiek Joelijani.

Diakhir pembahasan, Zul Abdiman memberikan closing statement “Terima kasih kepada Pihak BRIN yang telah sudi membantu Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam melakukan kajian ini, mudah-mudahan kajian yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat meningkatkan pendapatan daerah untuk kemajuan Kota Tanjungbalai” ujarnya.

Kegiatan orientasi penyusunan RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045 telah dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu hari pertama pada Selasa 8 Agustus 2023 berupa orientasi kewilayahan yang dilakukan oleh tim Tenaga Ahli RPJPD bersama dengan tim internal Bappeda. Kemudian dilanjutkan 9 Agustus 2023 mengusung tajuk Orientasi Penyusunan Rancangan Awal RPJPD berlangsung di Aula Sutrisno Hadi Pemko Tanjungbalai.

Acara ini turut menghadirkan narasumber yang berasal dari Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang merupakan tenaga ahli dalam penyusunan rancangan awal RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045. Serta seluruh pejabat eselon II/III bersama dengan pejabat/ aparatur bidang perencanaan/ program serta seluruh ASN yang masuk ke dalam Tim Penyusun Rancangan Awal RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045.

Rapat dibuka langsung oleh Asisten III Administrasi Umum Setdakot Tanjungbalai (Bapak Drs. Walman Riadi P. Girsang, M.AP). Dalam sambutannya beliau menekankan perencanaan merupakan pondasi awal yang sangat penting dan wajib dipahami bersama dan tidak boleh asal-asalan, karena perencanaan yang akan dibuat ini akan menentukan mau dibawa kemana Kota Tanjungbalai 20 tahun kedepan, apalagi persoalan Tanjungbalai saat ini cukup banyak dan kompleks sekali. Selain itu beliau berharap agar semua data dan informasi yang dibutuhkan dapat diupdate terus oleh seluruh perangkat daerah, agar dokumen rancangan awal RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045 dapat disusun secara baik dan dapat diselesaikan tepat waktu.

Sesi berikutnya dilanjutkan oleh Bapak Azizon, S.E., M.Sc selaku narasumber, beliau menyampaikan beberapa catatan penting terkait dengan analisis gambaran umum Kota Tanjungbalai pada saat kegiatan orientasi, diantaranya dilihat tren Kota Tanjungbalai untuk IPM sebenarnya meningkat dari tahun 2010-2022, yakni sebesar 63,47% (2010) menjadi 63,86% (2022). Lebih kurang 70% indikator IPM untuk Kota Tanjungbalai dapat tercapai dalam kurun waktu tersebut. Nilai IPM tersebut sebenarnya tidak terlalu outstanding dibandingkan rata-rata nasional. Sementara itu untuk pertumbuhan ekonomi dilihat dari perbandingan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi rata-rata Kota Tanjungbalai sebesar 5%. Inflasi Tanjungbalai ada di angka 6%, sebenarnya tren turunnya inflasi Kota Tanjungbalai cukup baik kecuali pada saat pandemi lalu, namun secara umum nilai inflasi ini masih mengikuti angka nasional.

Angka kemiskinan Kota Tanjungbalai sebesar 12,51% (2006) dan menurun menjadi 12,45% (2022). Kemiskinan di Tanjungbalai masih berada di bawah rata-rata nasional. Ini berarti untuk masalah kemiskinan dapat dijadikan prioritas pada penyusunan dokumen perencanaan di Kota Tanjungbalai. Nilai ketimpangan ekonomi di Tanjungbalai sebenarnya tidak terlalu parah (masih cukup baik) dan secara umum dari 2005-2022 trennya menurun. Yang benar-benar langsung dapat melihat kinerja pemerintah adalah dari nilai PAD yang dihasilkan. Untuk Kota Tanjungbalai PAD yang dihasilkan sebesar 10,38% pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 61,14% pada tahun 2022. Namun kenaikan PAD ini tidak cukup signifikan.

Dalam akhir sesinya beliau menyimpulkan secara keseluruhan kinerja makro ekonomi dan pembangunan Kota  Tanjungbalai dalam 2 dekade terakhir menunjukkan progress (perbaikan) yang konsisten hampir untuk semua indikator, seperti nilai IPM yang semakin membaik, PDRB yang selalu meningkat, angka pengangguran yang menurun, pertumbuhan yang relatif stabil, inflasi yang terjaga, angka kemiskinan yang selalu berkurang, indeks gini yang semakin kecil dan PAD yang selalu meningkat. Namun secara nilai perlu dicatat bahwa hampir semua indikator masih tergolong dalam kategori cukup rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Sesi berikutnya kemudian dilanjutkan Bapak Warsimo M.M., M.Kom yang menyampaikan beberapa isu strategis untuk penyusunan RPJPD Kota Tanjungbalai, diantaranya :

• Kestabilan pembangunan, maksudnya ketika membuat perencanaan perlu dilihat mana yang prioritas dan mana yang tidak.
• Kelanjutan Pembangunan, maksudnya perlu memastikan yang telah dilakukan pemerintah saat ini akan berlanjut di pemerintahan selanjutnya, jadi perlu ada tahapan-tahapan pada periodesasi RPJMD nantinya.
• Peta perencanaan pembangunan yang lebih rinci. Disini perlu dilakukan kajian-kajian/ riset-riset pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
• Penyesuaian capaian pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah. Disini perlu dibuat standar untuk mengukur keberhasilan program.
• Optimalisasi posisi strategis yang dimiliki pemerintah.
• Memahami potensi daerah dan alternative pengembangan yang terukur. Dalam RPJMD nantinya harus bisa disusun potensi beserta cabang-cabang potensi tersebut.
• Lack of Positioning, maksudnya menempatkan Kota Tanjungbalai sebagai apa, menjadi kota apa nantinya, semuanya harus dipastikan dulu supaya dapat membuat perencanaan selanjutnya.
• Tingkat PAD yang rendah.
• Tingginya tingkat kriminalitas dan implikasinya pada pembangunan.

Setelah pemaparan materi secara singkat dari ke dua narasumber tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dari para Narasumber dan peserta rapat, dimana diskusi ini berjalan cukup baik dan lancar. Di akhir sesi sekaligus menutup rapat Ibu Mariani S.Si., M.Si selaku Seketaris Bappeda menyampaikan closing statement yang menyimpulkan ada beberapa rekomendasi tindak lanjut terkait kebijakan strategis dalam penyusunan RPJPD saat ini, yakni menemukan positioning dan branding Kota Tanjungbalai yang tepat, strategis dan berdampak. Mencari daerah/ kota benchmarking dalam pengembangan Pembangunan serta memprioritas budaya dalam paradigma Pembangunan. Pemilihan program andalan yang menggerakkan pembangunan serta perbaikan akses dan konektivitas ke daerah lainnya. Juga fokus pada program/ kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan PAD.

Rapat ini telah dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu Senin tanggal 26 Juni 2023 pukul 09.00 WIB s/d 12.00 WIB rakor yang bertajuk penguatan persiapan Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 yang dihadiri oleh ASN Bappeda Kota Tanjungbalai berlangsung di Aula Sutrisno Hadi Pemerintah Kota Tanjungbalai. Kemudian dilanjutkan lagi pukul 14.00 WIB s/d 17.00 WIB Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 yang dipimpin langsung Bapak Walikota Tanjungbalai berpeserta seluruh Perangkat Daerah.

Rapat kembali dilanjutkan pada hari Selasa 27 Juni 2023 pukul 09.00 Wib yaitu acara FGD langsung yang dihadiri oleh pejabat esselon 3 dan 4 dengan OPD Kota Tanjungbalai untuk menjaring segala permasalahan yang dihadapi dalam setiap periode RPJMD. Tim Koordinasi Penyusunan Evaluasi Hasil RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 dibentuk dalam 3 kelompok berdasarkan urusan yaitu urusan Infrastruktur, urusan pemerintahan dan urusan sosio ekonomi.

Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri nomor 600.2.1/1570/SJ, point 5 yang menyatakan Gubernur dan Bupati/Wali kota agar memerintahkan Kepala Bappeda untuk melakukan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Rapat awal telah dilakukan pada 6 Juni 2023 yaitu Rapat Pra FGD Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025. Rapat tersebut untuk pengisian form 4 dan 5 sesuai dengan surat edaran dan saat ini telah selesai dikerjakan. Pada form 6 adanya kolom capaian indikator kinerja, dan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJDM 4 periode sesuai dengan RPJPD tahun 2005-2025 yang akan dilakukan pengisiannya pada saat FGD.

Setelah dilakukan FGD dengan OPD dan didampingi oleh Tim Ahli dari PEBS FE UI, bahwa akan dilakukan analisa capaian kinerja OPD selama 4 priode RPJMD dan akan diketahui apa saja isu strategis yang menjadi permasalahan dalam pencapaian kinerja OPD yang mendukung tercapainya kinerja pemerintah Kota Tanjungbalai. Capaian kinerja dibagi dalam 4 periode RPJMD yaitu periode 2005-2011, 2011-2016, 2016-2021 dan 2021-2026. Beberapa data tersedia dan beberapa data lainnya tidak tersedia dikarenakan ada beberapa OPD yang baru dibentuk pada masa priode sudah berjalan, dan ada beberapa OPD yang merger dua OPD bergabung menjadi satu.  Pemerintah daerah melaporkan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 kepada Gubernur melalui Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara paling lambat akhir Juni 2023.

Sebelum sesi rapat berakhir, telah disepakati Analisa hasil FGD akan segera diselesaikan oleh tim ahli dari PEBS FE UI dan disusun dalam dokumen dengan target penyelesaian pada akhir juni 2023.

Diakhir sesi Bapak Walikota Kota Tanjungbalai Waris Thalib S.Ag M.M menutup rapat seraya memohon kerjasamanya kepada Tim Evaluasi Bappeda agar membantu menyelesaikan data-data pendukung dan tim tenaga ahli dari PEBS FE UI agar dapat segera menyelesaikan dokumen sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

INAGARA AWARD merupakan salah salah bentuk penghargaan yang diberikan LAN RI kepada Pemerintah Daerah yang mampu memastikan bahwa inovasi yang telah dilahirkan dapat terus berjalan dan berkelanjutan, sekaligus penyemangat agar daerah-daerah dampingan LAN tersebut tetap konsisten dan berkomitmen untuk terus melanjutkan melaksanakan ide-ide inovasi yang telah dihasilkan dan terus berupaya melanjutkan upaya-upaya dalam pengembangan inovasi daerah secara berkelanjutan.

Dalam pembukaannya, Kepala LAN RI Adi Suryanto mengungkapkan “LAN mendorong tumbuhnya inovasi daerah melalui Penerapan Laboratorium Inovasi yang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir telah menghasilkan lebih dari 12.236 ide inovasi dari 117 Kabupaten/Kota/Provinsi yang tersebar diseluruh Indonesia. Program ini diyakini mampu mengatasi masalah ketimpangan inovasi pelayanan publik
di daerah, dengan berbagai program melalui Pelatihan dan Laboratorium Inovasi tersebut, LAN setidaknya telah mendorong arus inovasi dari dalam birokrasi sendiri”.

Selanjutnya Menteri Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si memberikan selamat kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai atas raihan penerima INAGARA AWARD 2023. “Mudah-mudahan Kota Tanjungbalai akan terus bagus birokrasinya, terutama peningkatan kapasitas ASN. Karena ASN adalah engine nya. Kalau ASN nya baik dan  birokrasinya bergerak dengan cepat, saya kira capaian target program pembangunan di Kota Tanjungbalai akan jauh lebih besar “.

“Hasil yang baik membutuhkan komitmen yang baik dari Pemerintah untuk memajukan negeri. INAGA AWARD merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam meningkatkan dan mengembangkan inovasi di daerah. Untuk itu, kita sedang belajar membangun ini semua dengan proses yang tepat, dengan begitu diharapkan hasil yang baik dan juga bermanfaat kepada masyarakat”. Ucap Zul Abdiman S.Kom., M.M selaku Kepala Bappeda Kota Tanjungbalai.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahunan yang akan datang. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diperlukan adanya penyelarasan antara program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah. Bappeda bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap Renja Perangkat Daerah dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan adanya konsistensi dan sinkronisasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

Hal ini juga selaras dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 139 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Oleh karena itu Bappeda Kota Tanjungbalai mengundang Perangkat Daerah di Kota Tanjungbalai untuk melakukan Desk Verifikasi Renja. sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap bidang bidang yang membidangi OPD-OPD dibawahnya masing-masing.

Pada desk tersebut, pengampu Bappeda memverifikasi Rancangan Akhir Renja masing-masing OPD dengan menyesuaikan dan memastikan rencana kerja perangkat daerah telah sesuai dengan Visi Misi Walikota periode 2021-2024 sebagaimana tugas fungsi dan tanggung jawab perangkat daerah. Melaksanakan penyamaan persepsi terhadap urusan dan program, kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang akan dilaksanakan sebagai rencana kerja perangkat daerah tahun 2023. Memastikan rencana program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan urutan prioritas pembangunan serta mendukung penyelesaian “isu daerah” yang dilaksanakan tahun 2024. Melakukan klarifikasi dan verifikasi indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sudah diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya Kepala Bappeda Kota Tanjungbalai, Bapak Zul Abdiman, S.Kom, M.M memberikan paparan terkait tentang evaluasi pelaksanaan rencana aksi inovasi dan persiapan keikutsertaan pemerintah Kota Tanjungbalai pada Inovation Government Award (IGA). Evaluasi ini merupakan tindak lanut dari kegiatan Laboratorium inovasi yang difasilitasi oleh Lembaga Administrasi Negara RI pada tahun 2022. Ada pun keluaran dari kegiatan Laboratiorium Inovasi ini adalah Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor : 82 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai serta Surat Perjanjian Kinerja Nomor : 050/23229/Bappeda tentang pelaksanaan Inovasi Daerah yang dilakukan antara Walikota Tanjungbalai dengan Pimpinan Perangkat Daerah Pengampu Inovasi.

Dalam kontrak kinerja tersebut ide inovasin dan rencana aksi inovasi yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan  tahapan dan jadwal yang ada dalam rencana aksi masing-masing inovasi, kata Zul Abdiman dalam paparannya.

Kemudian  Andrian Surya, S.Si fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda memberikan penjelasan teknis pengisian form evaluasi rencana aksi sampai dengan bulan Mei 2023. “Diharapkan form tersebut dapat diisi dan disampaikan ke Bappeda paling lambat tanggal 5 Juni 2023 disertai dengan bukti dukung sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan”, sambungnya.

Terakhir, Zul Abdiman mengingatkan kepada seluruh OPD untuk segera melakukan penginputan inovasi kedalam aplikasi Indeks Inovasi Daerah (https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/) dengan batas akhir penginputan pada tanggal 7 Juli 2023. “Jangan sampai predikat Kota Inovatif yang diterima Kota Tanjungbalai pada Tahun 2022 turun menjadi Kota Kurang Inovatif”, ujar dia.